Nasional – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai perubahan UU Cipta Kerja setelah disahkan merupakan sebuah skandal. Herman mengatakan, seharusnya undang-undang telah disahkan dan diserahkan kepada pemerintah, tidak bisa diubah isinya.

Hal itu menanggapi penghapusan Pasal 46 Nomor 22 Tahun 2001 soal Minyak dan Gas Bumi (migas) dari draf Omnibus Law Cipta Kerja.

“Ini yang selalu saya ingatkan, jangan sampai mengesahkan RUU dengan cek kosong, tidak jelas dan banyak perubahan substansi, tidak diperbolehkan, ini skandal,” ujar Herman kepada wartawan, Jumat (23/10).

Herman mengatakan, Demokrat tidak tahu soal penghapusan pasal tersebut. Hanya saja, dia menegaskan penghapusan tersebut merupakan suatu pelanggaran.

“Kami tidak paham, yang pasti RUU yang diputuskan di paripurna tanggal 5 Oktober tidak boleh berubah, dan kalau berubah tentu ini pelanggaran,” ujarnya.

Herman mengatakan, UU Cipta Kerja jelas cacat prosedur. Dia enggan menilai apakah UU tersebut sah atau tidak sebab, ada perbedaan isi ketika disahkan dan draf terbaru.

“Perlu pengujian Mahkamah Konstitusi, sejatinya cacat prosedural,” ucapnya.

Penjelasan Istana Soal Hilangnya Pasal 46 UU Ciptaker
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono menerangkan hilangnya pasal 46 soal minyak dan gas bumi (migas) di Undang-Undang Cipta Kerja. Dia mengungkapkan, pasal itu memang seharusnya tidak ada dari naskah final UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi hilang dari naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sudah dipegang pemerintah. Pasal itu tidak lagi tercantum dalam naskah 1.187 halaman.

Padahal, dalam naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja 812 halaman yang diserahkan DPR ke pemerintah, pasal itu masih ada dan terdiri dari 4 ayat.

“Intinya pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing,” katanya, Jumat (23/10).

Menurutnya, dibolehkan menghapus pasal setelah UU disahkan di Paripurna dan diserahkan ke Setneg. Yang tidak boleh, kata dia, ialah mengubah subtansi.

“Yang tidak boleh diubah itu substansi,” ucap politikus PSI itu.

Dini menuturkan, dalam hal ini penghapusan tersebut sifatnya administratif atau typo. Dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat panja baleg DPR.

“Setneg dalam hal ini justru melakukan tugasnya dengan baik,” ucapnya.

Dini mengatakan, pada proses final sebelum naskah dibawa ke Presiden, Setneg menangkap apa yang seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan DPR.

“Penghapusan pasal 46 tersebut justru menjadikan substansi menjadi sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat panja,” pungkasnya.