Politik- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mengamankan ratusan paket sembako diduga bagian dari praktik politik uang di masa Pilkada. Proses penyelidikan masih berlanjut sekaligus mencari praktik serupa di tempat berbeda.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia mengaku belum bisa mengungkapkan siapa calon kepala daerah atau tim sukses mana yang terlibat dalam praktik tersebut.

“Petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu), PKD (pengawas kelurahan desa) Kecamatan Kertasari, berhasil mengungkapnya pada Kamis (29/10/2020) lalu. ini semua hasil tindak lanjut laporan masyarakat mengenai pembagian sembako dari salah satu paslon,” kata dia saat dihubungi, Selasa (3/11).

Saat itu, petugas mendapati empat mobil pengangkut paket sembako. Bahkan aktivitas penyerahan sembako dari seorang tim sukses salah satu pasangan calon berinisial RG kepada koordinator tingkat RT berinisial A.

Dari pengungkapan itu, ada 150 paket sembako yang diduga dilakukan salah satu paslon dengan memanfaatkan fasilitas Posyandu. Paket tersebut berisi satu bungkus mi instan, satu bungkus gula pasir 500 gram, sarden 1 kaleng, dan stiker paslon.

“Paket (sembako) sekarang diamankan untuk penelusuran. Beberapa unsur dugaan politik uangnya ada,” ucap dia.

Ia menjelaskan, dalam praktik politik uang terancam hukuman pidana sesuai Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini berlaku bagi pemberi maupun penerima.

Mengacu Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum terancam hukuman pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Ia menduga praktik seperti ini terjadi di tempat lain dengan modus yang berbeda. Sebab, ada beberapa laporan yang sudah masuk ke Bawaslu Kabupaten Bandung mengenai dugaan praktik politik uang.

“Di daerah Cileunyi kami dapat informasi ada pembagian telur yang berstiker paslon. Itu semua ada unsur politik uangnya,” pungkasnya.