Nasional – TransJakarta rute non BRT 7C yakni Cibubur-BKN kembali beroperasi hari ini. Keputusan mengoperasikan kembali jalur ini setelah melihat kegiatan masyarakat kembali pulih saat PSBB transisi.

“Sehubungan dengan itu, Transjakarta kembali mengoperasikan rute Non BRT 7C (Cibubur – BKN) yang melayani pelanggan mulai hari ini,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta, Betris dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11).

Dia menjelaskan, untuk rute tersebut disediakan sebanyak 15 unit armada setiap Senin-Jumat pada pukul 05.00 -10.00 WIB dan pukul 15.00 – 22.00 WIB. Untuk pembayarannya dapat dilakukan melalui Top On Bus (TOB) yang tersedia di dalam bus dengan tarif Rp. 3.500.

Lanjut Betris, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Salah satunya pembatasan kapasitas penumpang.

“Yakni untuk bus gandeng hanya berkapasitas maksimal 60 orang, bus besar 30 orang dan bus sedang dengan pelanggan maksimal sebanyak 15 orang,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat adanya pandemi virus corona atau Covid-19. Hal tersebut disampaikan Anies dalam rapat paripurna dengan DPRD DKI Jakarta.

Dia menyebut realisasi perekonomian di Jakarta mengalami kontraksi sebesar -8,22 persen pada triwulan kedua. Mulai dari penurunan ekonomi hingga investasi.

Lalu ada pula, lemahnya permintaan global juga berkontribusi terhadap perlambatan perekonomian melalui ekspor yang tumbuh negatif.

“Kebijakan pergerakan masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada penurunan pendapatan, serta kemampuan membayar upah sehingga berlanjut pada pemutusan hubungan kerja. Hal ini akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat,” kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Dia menyatakan hingga Juni 2020 realisasi pendapatan daerah di Jakarta tercatat sebesar Rp 23,88 triliun atau hanya 29,04 persen dari rencana awal sebesar Rp 82,19 triliun. Sedangkan saat itu juga belanja daerah terealisasi sebesar Rp 19,86 triliun atau 24,95 persen dari total belanja daerah Rp 79,61 triliun.

Kemudian sesuai hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA tahun 2019 tercatat sebesar Rp 1,2 triliun.