Politik- Ombudsman RI memaparkan hasil investigasinya terhadap penerapan protokol kesehatan saat Pilkada Serentak, 9 Desember lalu. Investigasi ini dilakukan Ombudsman guna memastikan kepatuhan KPU RI terhadap PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Jo. PKPU Nomor 18 Tahun 2020.

Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan, hampir seluruh TPS telah menerapkan protokol kesehatan maupun menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang terdiri dari masker, face shield, dan sarung tangan latex.

“Berdasarkan hasil investigasi kami, penyediaan APD sudah 99 persen. Kualitas APD juga 96 persennya dalam kondisi baik. Berarti KPU telah menjalankan saran dan koreksi dari Ombudsman RI,” kata Adrianus saat konferensi pers di Youtube Ombudsman RI, Kamis (17/12).

Seperti yang diketahui, pada 2 Desember lalu, Ombudsman RI pernah menyampaikan temuannya terhadap 31 KPU yang diawasi. 22 dari 31 KPU itu ternyata belum menyalurkan APD kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Pada hari pelaksanaan Pilkada, 9 Desember, Ombudsman pun melakukan pengawasan terhadap 207 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Rinciannya, 73 TPS di Pulau Sumatera, 60 TPS di Jawa, 20 TPS di Bali, 8 TPS di Papua, 27 TPS di Sulawesi, dan 22 TPS di Pulau Kalimantan.

Asisten Keasistenan Utama 1 Ombudsman RI, Dessy Ratnasari melanjutkan paparan Adrianus. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Ombudsman di 207 TPS itu, semua TPS sudah menyediakan fasilitas cuci tangan. Selain itu, 99 persen TPS juga melakukan pengecekan suhu tubuh kepada para pemilih, sebelum memasuki TPS.

“Untuk APD petugas, yang sudah pakai masker sudah 98 persen, sarung tangan latex 94 persen, tapi yang pakai face shield baru 89 persen,” kata Dessy dalam konferensi pers yang sama, Kamis (16/12).

Selain itu, Ombudsman juga menemukan masih banyak sampah APD yang berserakan. Hal ini terjadi di Sulawesi Barat. Di Sulawesi juga masih banyak yang tidak pakai masker. Sementara di Kalimantan Selatan, para petugas tidak menggunakan baju hazmat dengan baik. Hanya menggunakan saat upacara pembukaan TPS saja.

“Dilepas karena gerah atau panas katanya. Nah di beberapa wilayah juga ditemukan penggunaan sarung tangan plastik yang hanya satu tangan saja,” kata Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi KU 1 Ombudsman RI, Pramulya Kurniawan.

Pramulya melanjutkan, pelanggaran lain yang ditemukan yaitu tidak semua KPPS memegang Berita Acara Serah Terima (BAST).

“Di Jabodetabek, khususnya di Depok banyak nih. Jadi ketika ditanya, mereka tidak bisa jawab. Terakhir, soal jaga jarak memang masih ada TPS yang sangat sempit, seperti di depan rumah warga,” tutup dia.