Nasional- Terpidana kasus korupsi hak tagih cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra menjalani sidang perdana kasus dugaan suap penghapusan red notice, pada Senin (2/11/2020) kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ia didakwa melakukan suap kepada dua jenderal polisi untuk membantu menghapus namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatat di Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

Aksi kucing-kucingan yang dilakukan koruptor kelas kakap inipun menyeret dua nama elite penegak hukum Indonesia. Mereka adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte serta eks Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Keduanya disebut menerima suap dan kemudian merencanakan penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar DPO di Imigrasi. Berikut informasi selengkapnya:

Dua Jenderal Polisi Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra

Dari dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Irjen Napoleon Bonaperte diduga menerima suap sebesar 200 dolar Singapura dan 270 dolar Amerika Serikat. Sementara Brigjen Prasetijo Utomo disebut menerima uang sebesar 150.000 Dolar AS. Kedua jenderal polisi tersebut diduga menerima uang suap tersebut dari pihak swasta yang membantu mereka bernama Tommy Sumardi.

tiga tersangka kasus djoko tjandra dilimpahkan ke kejari

©Liputan6.com/Johan Tallo

Tommy Sumardi sendiri diketahui merupakan seorang pengusaha yang kemungkinan merupakan salah satu rekan bisnis Djoko Tjandra. Ia berperan menyambungkan Djoko Tjandra dengan kedua terdakwa. Tommy juga yang meminta Brigjen Pol Prasetijo untuk memperkenalkannya dengan pejabat di Divisi Hubungan Internasional Polri yang membawahi NCB Interpol Indonesia.

Djoko Tjandra Siapkan Uang Rp10 Miliar Untuk Lakukan Suap

Dalam persidangan pembacaan dakwaan terhadap Djoko Tjandra, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan bahwa yang bersangkutan telah menyiapkan sejumlah uang sekitar Rp 10 miliar, dan memerintahkan Tommy Sumardi sebagai jembatan memuluskan rencananya masuk ke Indonesia dengan aman.

Selain untuk menghapus red notice, uang tersebut juga digunakan untuk mengurus permohonan peninjauan kembali (PK) atas PK Kejagung yang menyatakannya bersalah dan divonis 2 tahun penjara serta denda Rp 15 juta terkait kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali.

“Agar niat terdakwa Joko Soegiarto Tjandra dapat masuk ke Indonesia, maka terdakwa bersedia memberikan uang sebesar 10 miliar rupiah melalui H. Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra masuk ke Indonesia terutama kepada pejabat di NCB Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri,” ungkap Jaksa dalam dakwaannya.

Kronologi Persekongkolan Dua Jenderal Polisi

Dalam persidangan, JPU membacakan kronologi persekongkolan yang dilakukan dua jenderal dan pihak lain yang membantu Djoko Tjandra. Awalnya, Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi, menemui Brigjen Prasetijo Utomo meminta bantuan untuk diperkenalkan dengan Irjen  Pol Napoleon Bonaparte selaku Kadivhubinter Polri. Hal ini dimaksudkan untuk melancarkan aksi penghapusan red notice nama Djoko Tjandra.

“Untuk membantu mewujudkan keinginan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra tersebut, pada tanggal 9 April 2020, H. Tommy Sumardi mengirimkan pesan melalui WhatsApp berisi file surat dari saudara Anna Boentaran (istri terdakwa Joko Soegiarto Tjandra) yang kemudian Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo meneruskan file tersebut kepada Brigadir Fortes dan memerintahkan Brigadir Fortes untuk mengeditnya sesuai format permohonan penghapusan Red Notice yang ada di Divhubinter,” ujar Jaksa.

Setelah selesai diedit, Brigadir Fortes kembali mengirimkan file tersebut untuk dikoreksi Brigjen Pol Prasetijo Utomo yang selanjutnya file konsep surat tersebut dikirimkan oleh Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo kepada Tommy Sumardi.

Irjen Napoleon Bonaparte Bilang Bisa Hapus Red Notice

Kemudian pada 16 April 2020, Tommy Sumardi menanyakan kepada Irjen Napoleon tentang status red notice Djoko Tjandra dan dijanjikan akan dilakukan pengecekan. Tommy Sumardi juga menyerahkan paper bag warna gelap kepada Irjen Napoleon Bonaparte.

Esok harinya, Tommy Sumardi bersama Brigjen Prasetijo Utomo menemui Irjen Napoleon Bonaparte di ruangan Kadiv Hubinter Polri. Dalam pertemuan itu, Irjen Napoleon menyampaikan bahwa red notice Djoko Tjandra bisa dibuka asalkan ada uang.

“Red Notice Joko Soegiarto Tjandra bisa dibuka, karena Lyon yang buka, bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya,” ucap jaksa menirukan Irjen Napoleon Bonaperte.

“Kemudian Tommy Sumardi menanyakan berapa nominal uangnya dan oleh terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dijawab ‘3 lah ji’ atau Rp 3 milliar’. Setelah itu, Tommy Sumardi meninggalkan ruangan Kadiv Hubinter” kata Jaksa.

Irjen Napoleon Bonaperte Disebut Meminta Jatahnya Dinaikkan

Pada 27 April 2020, Djoko Tjandra meminta sekretarisnya yakni Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD 100 ribu melalui Nurdin kepada Tommy Sumardi. Setelah itu, Tommy Sumardi bersama Brigjen Prasetijo Utomo menuju kantor Div Hubinter untuk menyerahkan uang kepada terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte.

“Saat di perjalanan, di dalam mobil, Brigjen Prasetijo Utomo melihat uang yang dibawa oleh Tommy Sumardi, kemudian mengatakan ‘banyak banget ini ji buat beliau? Buat gw mana?’ dan saat itu uang dibelah dua oleh Brigjen Prasetijo Utomo dengan mengatakan ‘ini buat gw, nah ini buat beliau’ sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi dua. Kemudian dijawab oleh Tommy Sumardi ‘ya udah lo aja yang nyerahin semuanya’,” beber jaksa.

Setibanya di ruang Kadihubinter, mereka menyerahkan sisa uang sebanyak USD 50 ribu. Namun, Irjen Napoleon Bonaperte disebut tidak mau menerima uang dengan nominal itu dan meminta ‘jatahnya’ menjadi Rp 7 miliar.

“Dengan mengatakan ‘ini apaan nih segini, enggak mau saya. Naik ji jadi 7 ji, soalnya kan buat depan juga bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau dan berkata ‘petinggi kita ini’,” ujar jaksa.

Pada 28 April 2020, Djoko Tjandra menyerahkan SGD 200 ribu kepada Tommy Sumardi untuk selanjutnya diberikan kepada Irjen Napoleon di gedung TNCC Mabes Polri. Di tanggal 29 April 2020, Djoko Tjandra kembali menyerahkan uang USD 100 ribu kepada Tommy dan memberikannya ke Irjen Napoleon menggunakan kantong plastik putih.

Setelah menerima uang tersebut, Irjen Napoleon memerintahkan Kombes Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor B/1030/V/2020/NCB-Div Hl tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices, ditandatangani oleh Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo, yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dinwasdakim. Adapun isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan penghapusan Interpol Red Notice.

Pada tanggal 5 Mei 2020, Tommy Sumardi dan Brigjen Prasetijo Utomo menemui Irjen Napoleon di ruang Kadiv Hubinter, Gedung TNCC Mabes Polri dan kembali menyerahkan USD 20 ribu kepada Irjen Napoleon. Setelahnya, Irjen Napoleon memerintahkan Kombes Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020, perihal Penyampaian Penghapusan Interpol Red Notices, yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dinwasdakim.

Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa Interpol Red Notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra, Control No.: A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem basis data interpol sejak tahun 2014 atau setelah 5 tahun.

Usai penerbitan surat penghapusan status red notice Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo langsung menghubungi Tommy dan meminta jatahnya. Akhirnya pertemuan dilakukan dan dilangsungkan penyerahan uang.

“Tommy Sumardi bertemu dengan Brigjen Prasetijo Utomo di ruangan kantornya dan Tommy Sumardi memberikan uang sejumlah USD 50 ribu, sehingga total uang yang diserahkan oleh Tommy Sumardi kepada Brigjen Prasetijo Utomo adalah sejumlah USD 150 ribu,” kata jaksa.

Dua Jenderal Polisi Didakwa Bersalah Terima Suap

Jaksa menegaskan perbuatan Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon bertentangan dengan kewajiban sebagai polisi, yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap Djoko Tjandra jika masuk ke Indonesia.

“Dan pula seharusnya menjaga informasi Interpol hanya untuk kepentingan kepolisian dan penegakan hukum, serta tidak menerima pemberian berupa hadiah dan atau janji-janji,” kata jaksa.

irjen napoleon bonaparte

©2020 Merdeka.com/Nur Habibie

Dalam sidangnya, Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait uang suap sebesar USG 200 ribu dan USD 270 ribu yang diterima untuk menghapus red notice Djoko.

“Terima kasih saya ngerti apa yang didakwakan, tetapi kebenaran sejati dalam sidang akan kami buktikan di persidangan,” ujar Napoleon saat menanggapi dakwaan Jaksa pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/11).